Pekanbaru, GarisKhatulistiwa.com – Sekitar 30 massa dari Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Laskar Melayu Bersatu Nusantara (LMBN) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Selasa (9/9/2025) siang.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu menyoroti dugaan kecurangan, nepotisme, dan pungutan liar dalam proses seleksi atlet panahan untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025 yang akan digelar di Jakarta pada Desember mendatang.

Koordinator Lapangan aksi, Tega Maulana Fitra, menegaskan massa menuntut adanya investigasi serius terhadap dugaan pungutan sebesar Rp100 ribu per atlet oleh panitia seleksi yang berasal dari Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Riau.

"Pungutan tersebut dinilai memberatkan atlet yang selama ini sudah menanggung biaya latihan yang cukup besar," ujar Tega Maulana.

Dalam orasinya, Iswadi, salah satu perwakilan massa, menyampaikan kekecewaan mendalam atas dugaan praktik tidak adil. Ia mencontohkan kasus seorang atlet yang semula dinyatakan lolos seleksi, namun namanya justru dihapus dalam pengumuman resmi sehingga gagal berangkat.

“Anak-anak ini sudah bertahun-tahun berlatih dengan penuh semangat. Tapi justru mental mereka dirusak oleh seleksi yang tidak transparan,” ujarnya.

Selanjutnya, Panglima Barisan Muda LMBN, Indra Gunawan, juga menyampaikan apresiasi kepada Polresta Pekanbaru atas pengamanan aksi. Namun ia mengkritik ketidakjelasan panitia seleksi yang menyebabkan kerugian bagi atlet, termasuk anak dari Iswadi yang batal berangkat.

Sementara itu, M. Fadli menegaskan bahwa dugaan kecurangan ini tidak hanya mencederai cabang panahan, tetapi juga bisa terjadi di cabang olahraga lain. Ia mendesak laporan pertanggungjawaban (LPJ) seleksi atlet segera dibuka dan diusut tuntas.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, H. Erisman Yahya, MH, menerima aspirasi massa dengan sikap terbuka. Ia menegaskan Dispora tidak pernah melakukan intervensi dalam seleksi atlet, karena kewenangan penuh ada pada cabang olahraga terkait.

“Kami mengundang perwakilan massa untuk berdiskusi lebih lanjut besok di kantor Dispora,” ujarnya.

Kabid Pembinaan Prestasi (Binpres) Perpani Riau, Dr. Sasmarianto, menambahkan bahwa seleksi dilakukan sesuai aturan teknis yang tercantum dalam Technical Hand Book (THB) dengan sistem demokratis. Seleksi diikuti 12 kabupaten/kota se-Riau dan menghasilkan 3 atlet putra serta 1 atlet putri terbaik.

“Surat keputusan resmi sudah dibuat sebagai bukti transparansi,” jelasnya.

Usai menyampaikan aspirasi dan menerima penjelasan dari pihak terkait, massa aksi melakukan foto bersama sekitar pukul 15.10 WIB sebelum membubarkan diri dengan tertib.

Aksi damai ini menjadi catatan penting bagi dunia olahraga Riau, sekaligus pengingat agar proses seleksi atlet dilaksanakan secara terbuka, adil, dan bebas dari praktik pungutan liar demi menjaga semangat serta dedikasi atlet muda yang berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. (red)