Pekanbaru, GarisKhatulistiwa.com – Puluhan guru yang tergabung dalam Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (09/09/2025) pagi.

Aksi yang berlangsung tertib itu menyoroti kebijakan penempatan guru PPPK di Riau yang dinilai belum berpihak kepada kesejahteraan dan kondisi keluarga para tenaga pendidik.

Sekitar 30 orang guru hadir dengan membawa mobil komando lengkap dengan sound system, bendera Merah Putih, serta spanduk bertuliskan “Relokasi bijak, adil solusi terbaik bagi Guru ASN PPPK Riau. Guru membawak kesejukan.”

Dengan koordinator lapangan Eko Wibowo, mereka menuntut adanya kebijakan relokasi yang lebih bijak, adil, serta memperhatikan aspek kemanusiaan.

“Banyak guru PPPK harus berpisah jauh dari keluarga, bahkan ada yang mengalami kecelakaan di perjalanan menuju tempat mengajar. Kami hanya ingin pemerintah lebih bijak dalam penempatan guru sesuai domisili dan kebutuhan riil sekolah,” ungkap Eko Wibowo saat menyampaikan orasi.

Tak lama berselang, perwakilan massa diterima oleh pihak Pemerintah Provinsi Riau untuk berdialog di Ruang Melati Lantai III. Audiensi dipimpin oleh Karo Administrasi Pemerintahan (Adpim) Pemprov Riau, Aryadi, S.Sos, bersama jajaran pejabat terkait, termasuk Dr. Arden Simeru, M.Kom (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau), Endi Novely, S.T., M.T (Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian), serta Alfira, S.Sos (Kasubag Umum dan Kepegawaian).

Dalam pertemuan itu, Aryadi menegaskan bahwa proses penempatan ASN PPPK, baik pendidikan maupun non-pendidikan, masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

“Kami memahami keresahan bapak-ibu guru. Aspirasi ini sah-sah saja disampaikan, dan kami akan terus mengoordinasikan dengan pemerintah pusat. Proses penempatan masih berjalan, dengan batas waktu penerbitan SK pada Oktober 2024,” jelasnya.

Berbagai kesaksian guru mewarnai dialog tersebut. Yogi, guru PPPK asal Indragiri Hilir, menyinggung nota dinas terkait relokasi guru sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018. Aminah Sanjaya dari Kepulauan Meranti menceritakan perjuangan panjangnya dalam mengurus relokasi.

Juliana dari Kampar, yang sudah mengabdi 24 tahun sebagai honorer, berharap kebijakan ini bisa lebih manusiawi. Bahkan, Siti A. Lubis menyampaikan kisah pilunya karena suaminya mengalami kecelakaan sehingga ia berharap relokasi bisa memberi ruang lebih untuk mendampingi keluarga.

Menanggapi hal tersebut, Endi Novely menekankan bahwa penempatan guru sudah menyesuaikan kebutuhan formasi sekolah, sementara Dr. Arden Simeru menambahkan bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan yang tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Kami pastikan aspirasi ini tidak berhenti di sini. Pemerintah daerah akan memperjuangkan agar relokasi guru bisa mendapatkan solusi terbaik, sehingga bapak-ibu bisa mengajar dengan tenang tanpa harus jauh dari keluarga,” tegas Aryadi menutup audiensi.

Sekitar pukul 12.25 WIB, dialog resmi selesai. Perwakilan aksi kemudian menyampaikan hasilnya kepada massa yang menunggu di halaman kantor gubernur. Dengan penuh ketertiban, aksi damai itu pun bubar sekitar pukul 12.38 WIB.

Bagi Forum ASN PPPK Guru 2022, aksi ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan harapan agar kebijakan penempatan guru di Riau lebih adil, berpihak pada kemanusiaan, dan memastikan keberlangsungan pendidikan berjalan optimal tanpa mengorbankan ikatan keluarga. (red)