Pekanbaru, GarisKhatulistiwa.com - Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) yang baru, Ida Yulita Susanti SH MH, bergerak cepat usai resmi ditetapkan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis lalu (21/8/2025).

Salah satu gebrakan pertamanya adalah memindahkan kantor operasional anak perusahaan PT SPR Langgak dari Jakarta ke Pekanbaru.

Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi di tengah kondisi saat ini sekaligus untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan memudahkan pengawasan serta pengendalian kinerja perusahaan daerah yang bergerak di sektor migas tersebut.

“Langkah awal kami adalah memindahkan kantor SPR Langgak dari Jakarta ke Pekanbaru. Pemegang saham, yaitu Pemerintah Provinsi Riau, sudah meminta kami untuk efisiensi, peningkatan pendapatan berupa dividen, dan pencapaian target lainnya,” ujar Dirut PT SPR, Ida Yulita Susanti, Senin (8/9/2025).

Menurut Ida, pemindahan kantor pusat PT SPR Langgak ke Pekanbaru dapat menghemat biaya operasional hingga 40 persen sekaligus meningkatkan penerimaan pajak bagi Riau.

Ia menegaskan bahwa sudah tidak relevan BUMD Riau berkantor pusat di Jakarta, sementara perusahaan itu adalah milik daerah.

“Kalau kantor pusatnya di Jakarta, tentu pemasukan pajak dan pendapatan lainnya akan masuk ke Jakarta, bukan ke Riau. Apalagi saat ini kita sangat membutuhkan dana untuk pembangunan daerah. Selain itu, kantor yang berada di Pekanbaru memudahkan kita dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap SPR Langgak,” tegas Ida.

Sebelumnya, usai pengangkatan Ida dan Komisaris Utama PT SPR, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Helmi D, meminta keduanya bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang sudah disepakati.

“Dalam situasi efisiensi, target pendapatan dan dividen harus lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami juga tegas menyatakan bahwa keduanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika tidak memenuhi harapan,” ujar Helmi. (red)