Pekanbaru, GarisKhatulistiwa.com – Ribuan massa berbagai Universitas tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Riau Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (1/9/2025) siang.

Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Teguh Wardanah itu menuntut reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian dan bahkan menyerukan pembubaran DPR RI.

Sejak pukul 12.40 WIB massa mulai memenuhi kawasan gerbang DPRD Riau. Mereka datang dengan mobil komando serta membentangkan sejumlah spanduk bernada kritik keras.

Beberapa tulisan di antaranya berbunyi: “Copot Kapolri”, “Polisi Pembunuh Masyarakat”, “Kami Ditindas Bukan Melindas”, “Lawan”, hingga “Pejabat Bergoyang Nyawa Rakyat Melayang”.

Dalam orasinya, massa menyampaikan kekecewaan atas sikap aparat dalam menangani aksi-aksi masyarakat. Mereka menuntut respons tegas atas insiden represif aparat, termasuk peristiwa viral pada 28 Agustus lalu ketika seorang pengemudi ojek online terlindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob.

Selain itu, massa menuntut Polri bertanggung jawab atas berbagai tindak kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dalam aksi-aksi unjuk rasa. Mereka mendesak agar anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan maupun pembunuhan terhadap massa aksi diberikan sanksi hukum yang setimpal.

Ditengah aksi, pada pukul 13.34 WIB, aksi semakin besar setelah puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO yang dipimpin Korlap Givo Vrabora bergabung ke barisan demonstran.

Dalam orasi, Korlap UMRI Teguh Wardanah menyampaikan pernyataan sikap dimana Gerakan Mahasiswa Riau Melawan, hadir sebagai suara yang tidak ingin dibungkam.

"Hari ini bangsa kita sedang menghadapi krisis kepercayaan, krisis keadilan dan krisis moral kekuasaan. Demokrasi kita bukan hanya terluka, tetapi nyaris lumpuh oleh keserakahan elit dan arogansi kekuasaan," kata Teguh Wardanah.

Ketika hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, ketika suara rakyat dianggap ancaman, ketika aparat bertindak semena-mena, sementara wakil rakyat justru menumpuk tunjangan di tengah penderitaan rakyat maka diam adalah bentuk pengkhianatan.

"Kami, generasi yang melek akan realitas, tidak akan tinggal diam menyaksikan ketidakadilan dipelihara, korupsi dilanggengkan, dan rakyat dikorbankan. Inilah momen di mana kami turun ke jalan bukan karena emosi, tetapi karena kesadaran; bukan karena gagal-gagalan, tetapi karena hati nurani dan bukan karena benci, melainkan karena cinta pada negeri dan bangsa ini," tegasnya.

Oleh sebab itu, kami membawa enam tuntutan utama sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kritik politik-sosial atas situasi hari ini yang sudah terlalu lama didiamkan.

Berikut Enam Tuntutan Gerakan Mahasiswa Riau Melawan, antara lain :
1. Mendesak DPR RI Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Kami menuntut DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai upaya nyata melawan korupsi dan kejahatan terorganisir yang merugikan bangsa dan rakyat.

2. Bebaskan 900 Kawan Kami yang Ditahan.
Kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Aksi demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Karena itu, bebaskan segera 900 kawan kami yang ditahan secara semena-mena hanya karena menyuarakan keadilan — termasuk mahasiswa di Provinsi Riau, salah satunya Karin Anhar.

3. Revolusi Total Institusi Polri.
Kami menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Bukan sekadar perubahan di permukaan, tetapi perombakan total atas budaya kekerasan, impunitas, dan penyalahgunaan wewenang yang telah mengakar. Polri harus kembali pada jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung rakyat, bukan alat represi kekuasaan.

4. Copot Kapolri.
Kami menuntut Presiden untuk segera mencopot Kapolri karena telah gagal menjaga netralitas institusi dan melindungi hak-hak warga negara. Kegagalan ini adalah bentuk nyata pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan terhadap marwah institusi kepolisian.

5. Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR RI.
Kami menolak keras rencana kenaikan tunjangan DPR RI di tengah krisis ekonomi dan merosotnya kinerja legislatif. Tidak etis bagi wakil rakyat memperkaya diri ketika rakyat sedang menderita. Bukan saatnya memperkaya diri, tetapi memperbaiki diri.

6. Perbaiki Kinerja DPR RI secara Menyeluruh.
Kami menuntut DPR RI untuk berbenah, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan etika. Rakyat membutuhkan parlemen yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar berpura-pura mendekatkan diri kepada rakyat.

Inilah suara kami. Inilah suara rakyat. Kami tidak akan diam. Kami tidak akan berhenti selama ketidakadilan masih terjadi di negeri ini. Selama suara rakyat masih dianggap ancaman, kami akan terus berdiri dan melawan.

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan-perempuan yang Melawan!

Puncak aksi berlangsung pada pukul 14.15 WIB ketika perwakilan mahasiswa dari UMRI dan HMI membacakan pernyataan sikap mereka di hadapan pimpinan DPRD Riau. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi Anggota DPRD lainnya Budiman Lubis, Ginda Burnama turun langsung menerima aspirasi mahasiswa.

“Atas nama DPRD Provinsi Riau, kami mengapresiasi kedatangan rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan kondusif. Apa yang menjadi tuntutan akan kami tindaklanjuti dan kami sampaikan ke pusat,” ujar Kaderismanto di hadapan massa.

Sekitar pukul 14.45 WIB, aksi unjuk rasa dinyatakan selesai. Massa dari UMRI dan HMI kemudian membubarkan diri dengan tertib dan beristirahat di sekitar lokasi.

Aksi mahasiswa ini kembali menegaskan kegelisahan publik terhadap arah demokrasi, peran lembaga legislatif, serta keberpihakan aparat keamanan. Meski suara mahasiswa sudah tersampaikan ke DPRD Riau, mereka menegaskan bahwa perjuangan akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka mendapat jawaban nyata dari pemerintah pusat. (Rima)