Dumai, GarisKhatulistiwa.com – Aksi pemblokiran Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung, Sungai Sembilan, Kota Dumai, yang dilakukan Riduan dan kolega pada Rabu (23/7/2025), memicu kemacetan lalu lintas hingga 5 kilometer sepanjang jalur Bangsal Aceh – Lubuk Gaung.

Arus kendaraan, khususnya truk pengangkut CPO dari tiga perusahaan industri—PT STA, PT Agro Murni, dan PT SDO—terhenti total selama berjam-jam, mengakibatkan keterlambatan bongkar muat di Kawasan Industri Lubuk Gaung. Tidak adanya petugas Polisi dan Dishub Dumai di lapangan untuk mengurai kemacetan membuat para pengendara dan warga semakin kesal.

Menyaksikan situasi tersebut, sekelompok pemuda setempat yang dipimpin Amir Hanzah (Hamzah) turun tangan membuka paksa plang pemblokiran jalan yang dipasang Riduan, disaksikan oleh aparat kecamatan, aparat kelurahan dan Polri.

“Pemblokiran jalan mengganggu pengguna jalan dan tidak bisa dibiarkan,” tegas Amir di hadapan petugas. Para pemuda juga aktif membantu mengurai kemacetan hingga arus lalu lintas kembali normal.

Pemblokiran jalan oleh Riduan diduga sebagai bentuk protes terhadap tiga perusahaan industri pengolahan CPO, dimana Riduan mengklaim sebagian badan jalan seluas 780 meter persegi merupakan hak miliknya.

Ia menuntut ganti untung, kontrak, dan pungutan Rp 50.000 per unit kendaraan industri yang melintas. Menurut Riduan, sejak 2019 hingga kini belum ada penyelesaian, meski sudah dua kali melakukan pendekatan ke perusahaan dan ke Kantor Camat Lubuk Gaung.

“Perusahaan hanya berdalih menunggu jawaban Walikota Dumai,” ungkapnya.

Dalam aksinya, Riduan didampingi oleh perwakilan Lembaga Reclassering Indonesia, namun tidak memperkirakan dampak luas dari aksi blokade, yakni ratusan kendaraan berat (ODOL) pengangkut CPO terhambat dan aktivitas industri juga terganggu.

Netizen yang menyaksikan fenomena kemacetan panjang ini pun ramai berkomentar, banyak yang menyayangkan aksi blokir justru mengakibatkan keresahan publik.

Sementara itu, aparat pemerintah setempat dan Polri memantau situasi secara netral, mendukung inisiatif warga untuk mengurai kemacetan demi mengembalikan ketertiban publik. Kejadian ini menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa lahan secara hukum dan komunikasi lintas pihak agar tidak mengganggu kepentingan umum dan aktivitas ekonomi di kawasan industri Dumai. (Sp)