Pekanbaru, GarisKhatulistiwa.com - Polemik terkait relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, makin menghangat setelah muncul kritik pedas dari Diki, pemuda asal Kuantan Singingi (Kuansing) kepada Gubernur Riau Abdul Wahid.

Dalam unggahan media sosial, Diki menyebut Gubernur hanya "omon-omon" alias sekadar bicara tanpa realisasi nyata serta tak berpihak pada masyarakat terdampak kebijakan relokasi.

Namun, klaim tersebut dibantah tegas oleh Muhammad Aditya Febrialdi, tokoh muda Riau sekaligus Wakil Bendahara Umum DPP IKA Universitas Islam Riau.

Menurutnya, pernyataan Diki dinilai kurang berdasar dan menyarankan agar generasi muda lebih bijak sebelum berbicara di ruang publik.

“Relokasi warga di TNTN adalah perintah langsung dari pemerintah pusat, bukan keputusan pribadi Gubernur. Ini bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan yang terus menjadi momok tahunan di Riau,” ujarnya.

Muhammad Aditya Febrialdi juga memberikan apresiasi pada Gubernur Abdul Wahid dan Satgas Penanganan Karhutla (PKH), yang dianggap konsisten melindungi kawasan hutan dari kerusakan lingkungan.

Ia menegaskan, kebijakan relokasi bukan bentuk ketidakberpihakan, melainkan solusi jangka panjang demi keselamatan masyarakat dari konflik lahan dan menjaga ekosistem habitat gajah sumatra yang terancam punah.

“Tanggung jawab penanganan kebakaran hutan adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah. Sebelum berkomentar, ada baiknya pelajari dulu data dan kebijakan nasional. Jangan cuma emosi,” tambahnya seraya menyebut generasi muda perlu kritis namun tetap bijak.

Isu TNTN Riau saat ini memang dilematis antara desakan kebutuhan hidup warga, konflik lahan, dan upaya pelestarian lingkungan. Semua pihak diharapkan mampu berpikir jernih dan membangun dialog konstruktif agar konflik tak semakin membara di tengah masyarakat. (**)