Pekanbaru, GarisKhatulistiwa.com — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Selasa, 23 Juli 2025, bertempat di Balai Serindit, Aula Gubernuran, Jalan Diponegoro No. 23, Kota Pekanbaru.

Rapat yang dimulai pukul 16.10 WIB ini berlangsung dalam suasana serius dan penuh komitmen, mengingat Riau telah menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla sejak 22 Juli 2025.

Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menko Polhukam Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan yang hadir secara virtual, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, serta Gubernur Riau H. Abdul Wahid, M.Si.

Dalam forum strategis ini, hadir pula Dandim 0301/Pekanbaru, Letkol Inf Ikhsanudin, S.Sos., M.M, bersama jajaran Dandim di bawah Korem 031/Wira Bima.

Kehadiran Dandim Letkol Ikhsanudin menjadi bentuk dukungan aktif TNI dalam menghadapi ancaman Karhutla yang kini tak hanya berdampak lokal, namun juga regional.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI dalam arahannya secara virtual menyampaikan bahwa penanganan Karhutla saat ini harus menjadi prioritas nasional, mengingat asap dari kebakaran di Riau telah menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

“Kita harus kerahkan personel dan peralatan secara optimal. Seluruh konsesi yang berada dalam radius 5 km dari hotspot harus diaudit. Penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan menyatakan bahwa kerja sama lintas sektor dan pengurangan ego sektoral menjadi kunci dalam pengendalian bencana kabut asap yang berulang setiap tahun.

“Kita bisa menekan luasan kebakaran dari 1,2 juta hektare menjadi 700 ribu, namun tantangan ke depan lebih besar,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup RI menambahkan pentingnya penempatan unit water bombing di lokasi yang lebih dekat seperti Rokan Hulu agar waktu tempuh dapat dipangkas. Ia juga menekankan perlunya penambahan kru dan pemanfaatan danau sebagai sumber air pemadaman.

Kepala BNPB mengungkapkan bahwa mayoritas titik api dicurigai berasal dari pembakaran disengaja. BNPB telah menambah satu unit pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan tiga helikopter water bombing, menjadikan total lima heli yang dikerahkan di Riau.

Dalam sesi konferensi pers, Pangdam I/BB menyampaikan bahwa sebanyak 920 prajurit TNI disiapkan sebagai satgas darat.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kapolda Riau, namun tanpa dukungan masyarakat, upaya ini tidak akan signifikan,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Letkol Inf Ikhsanudin selaku Dandim 0301/Pekanbaru menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh strategi penanggulangan Karhutla di wilayahnya, khususnya melalui mobilisasi personel, pemantauan titik rawan, serta kerja sama lintas sektor di lapangan.

“Kami di jajaran Korem 031/Wira Bima siap menjalankan arahan dan memperkuat pasukan darat bersama unsur Polri dan BPBD,” ujarnya saat dijumpai usai rapat.

Rakor ditutup pada pukul 18.15 WIB dengan suasana tertib dan aman. Rangkaian pertemuan tersebut menjadi penanda keseriusan semua pihak dalam menghadapi ancaman Karhutla yang tidak hanya mengganggu kesehatan dan lingkungan, tapi juga citra Indonesia di mata internasional. (Pendim 0301)