Jakarta, GarisKhatulistiwa.com — Aliansi Pemuda Anti Korupsi resmi melaporkan M. Job Kurniawan ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan Jembatan Padamaran di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Laporan ini disampaikan langsung oleh perwakilan aliansi, Geral Rizky Pauzy, pada Kamis, 3 Juli 2025 di Jakarta.

Langkah ini diambil sebagai bentuk dorongan kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus yang dinilai telah mandek dan minim transparansi dalam proses penanganannya.

"Kami menduga kuat ada upaya untuk mempeti-eskan kasus ini. Hingga hari ini belum ada kejelasan hukum, padahal indikasi keterlibatan M. Job Kurniawan sangat kuat," tegas Jimmy Julian, Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi, dalam keterangannya kepada media.

Jembatan Padamaran sempat menjadi proyek infrastruktur yang menuai sorotan karena diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Sejumlah laporan media mengungkap bahwa M. Job Kurniawan, yang saat itu menjabat di lingkungan pemerintahan daerah, disebut-sebut mengetahui adanya penyimpangan dalam proyek tersebut.

Sebelumnya, ia juga sempat dimintai keterangan oleh penyidik dan dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam rangka proses klarifikasi. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian hukum yang diumumkan secara terbuka kepada publik.

"Kasus ini jangan dibiarkan menjadi preseden buruk penegakan hukum di Indonesia. Kami mendesak Mabes Polri dan Kejagung untuk mengambil alih penyidikan dan memastikan tidak ada lagi praktik impunitas," tambah Geral Rizky.

Aliansi menyertakan dokumen pendukung berupa bukti tanda terima laporan resmi serta foto dokumentasi penyerahan laporan kepada dua lembaga penegak hukum tersebut.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Padamaran telah lama menjadi perhatian publik. Proyek ini diduga kuat menyimpan potensi kerugian negara dan menjadi sumber konflik kepentingan di daerah. Dalam proses penyelidikan sebelumnya, beberapa media mencatat bahwa anggota DPRD Rokan Hilir turut diperiksa sebagai bagian dari pengembangan kasus. Namun, lambannya penanganan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat sipil, terutama terkait siapa saja pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

Kondisi tersebut diperparah oleh fakta bahwa M. Job Kurniawan baru saja dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Riau pada Juni 2025. Pelantikannya menuai sorotan tajam, mengingat yang bersangkutan belum sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang dugaan kasus hukum.

Aliansi Pemuda Anti Korupsi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang transparan.

Mereka juga membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil lainnya dalam membangun gerakan antikorupsi yang lebih kuat dan terorganisir. "Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Ini bukan semata tentang satu nama, tapi tentang integritas hukum di republik ini," pungkas Jimmy Julian. (**)