Solidaritas di Kampus, PPPK Polbeng Gelar Aksi Tuntut Status PNS

Bengkalis, GarisKhatulistiwa.com - Puluhan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) menggelar aksi solidaritas menuntut kejelasan status kepegawaian mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Aksi damai tersebut berlangsung di halaman Gedung Direktorat Polbeng, Kamis (15/5/2025), dan diikuti oleh 21 dosen serta 26 tendik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan panjang eks dosen dan tendik Yayasan Bangun Insani (YBI), yayasan pengelola Polbeng sebelum beralih status menjadi perguruan tinggi negeri (PTN).
Dalam dokumen resmi Berita Acara Serah Terima (BAST) SDM yang ditandatangani pada 9 Februari 2011, seluruh SDM YBI diserahkan ke pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional saat itu, namun hingga kini belum berstatus PNS.
“Kampus sudah dinegerikan, aset diambil negara, tapi SDM-nya justru tidak ikut dinegerikan. Ini menjadi persoalan serius di hampir semua Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB),” ujar Erwen Martianis, salah satu dosen dan Wakil Ketua Ikatan Lintas Pegawai (ILP) Polbeng.
Hal senada disampaikan Ketua ILP Polbeng, Abdul Malik Ahmad. Ia menegaskan bahwa preseden pengangkatan SDM menjadi PNS sudah pernah dilakukan pemerintah, yakni pada saat penegerian Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri.
"Kalau ada political will, ini bisa cepat selesai. Kami sudah berjuang lebih dari 14 tahun. Mulanya hanya lima PTNB, kini ada 35 PTNB yang bersatu menyuarakan hal serupa," ujar Malik.
Menurutnya, ILP telah mengupayakan audiensi ke berbagai kementerian dan lembaga negara, mulai dari Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemensetneg, hingga DPR RI dan DPD RI. Bahkan, pada Maret 2025 lalu, ILP telah berbicara langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan pimpinan PTN se-Indonesia di Istana Negara.
Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah.
Wakil Direktur Bidang Akademik Polbeng, Romadhoni, turut hadir dalam aksi sebagai bentuk dukungan moral terhadap para dosen dan tendik. "Mudah-mudahan perjuangan rekan-rekan PPPK BAST ini membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan," ucapnya.
Sebagai kelanjutan dari aksi hari ini, perwakilan ILP dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi nasional di Jakarta pada 21 Mei 2025 mendatang. Mereka akan menyuarakan tuntutan langsung di depan Istana Negara, berharap pemerintah pusat mendengar dan segera mengabulkan aspirasi mereka. (**)
Tulis Komentar