Pekanbaru, GarisKhatulistiwa.com - Pengunduran pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, yang semula dijadwalkan pada Februari 2025 menjadi Maret 2025, jelas memberikan dampak besar bagi proses transisi kepemimpinan di daerah.

Menurut penjelasan dari Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, keputusan ini diambil karena Mahkamah Konstitusi (MK) baru diperkirakan akan menyelesaikan seluruh Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 13 Maret 2025.

"Hal ini berarti pelantikan hanya dapat dilakukan setelah seluruh sengketa hasil pemilu diputuskan, termasuk yang mungkin terjadi pada tingkat daerah," kata Rifqinizamy Karsayuda.

Menurut Rifqinizamy, untuk wilayah yang tidak memiliki sengketa apa pun, juga harus bersabar menunggu semua sengketa di MK selesai.

"Itulah prinsip dasar Pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK," tutur Rifqinizamy.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo akan menetapkan tanggal pengunduran jadwal pelantikan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru. "Bentuknya Perpres (Peraturan Presiden), bukan PKPU (Peraturan KPU). Jadi di level Presiden," ungkapnya.

Semula, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilakukan pada 6 Februari 2025, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2024, yang menetapkan prosedur untuk pelantikan kepala daerah.

Sementara pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan 3 hari setelahnya.

Adapun kepala daerah yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, antara lain :

1.Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau terpilih Abdul Wahid dan SF. Hariyanto

2. Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Zukri – Husni Thamrin

3. Bupati dan Wakil Bupati Inhu Ade Agus Hartanto – Hendrizal,

4. Bupati dan Wakil Bupati Meranti Asmar – M. Jamil,

5. Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Kasmarni – Bagus Santoso

6. Bupati dan Wakil Bupati Inhil Herman – Yuliantini.