Bengkalis, GarisKhatulistiwa.com – Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center (PJC) Cabang Bengkalis mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), agar segera merealisasikan pembayaran tagihan kerja sama publikasi media tahun anggaran 2025.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Direktur PJC Bengkalis, Romi, yang menyayangkan lambannya pembayaran hak media massa meski peran mereka sangat strategis dalam mendukung diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat.

"Sejak Januari hingga pertengahan Mei, belum ada satu pun pembayaran untuk kerja sama media. Padahal, kami ini mitra penting pemerintah daerah, termasuk Bupati Kasmarni. Kenapa justru media seperti kami tidak diprioritaskan?" tegas Romi, Selasa (13/5/2025).

Ia mempertanyakan alasan di balik tertundanya pembayaran yang nilainya hanya ratusan juta rupiah, sementara anggaran jauh lebih besar seperti Alokasi Dana Desa (ADD) senilai ratusan miliar rupiah sudah dicairkan tahap pertama.

"Apakah karena kami wartawan dianggap tidak penting oleh Kadiskominfo, Kepala BPKAD, atau bahkan Sekwan DPRD? Jangan sampai kesan itu tumbuh di tengah pelaku media," ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut Romi, idealnya pembayaran kerja sama media dilakukan setiap bulan atau paling lambat dua bulan sekali. Pasalnya, media membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit, terlebih untuk memenuhi hak karyawan seperti gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR).

"Banyak rekan-rekan wartawan dan pemilik media yang mengadu kesulitan membayar karyawan. Bahkan ada yang terancam berhenti operasional. Ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut," jelasnya.

Untuk itu, PJC Bengkalis meminta komitmen tegas dari Diskominfotik dan BPKAD agar segera menuntaskan pembayaran tagihan media pada bulan ini.

Ia juga menekankan perlunya sistem pembayaran yang lebih profesional dan berkesinambungan ke depannya.

"Kalau media dan wartawan terus dilemahkan secara finansial, maka fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi publik akan terganggu. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal keberlanjutan demokrasi dan keterbukaan informasi," tutup Romi. (**)